Peran pemerintah dalam penanganan insiden laut sangatlah penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan para pelaut serta masyarakat di sekitar perairan. Insiden laut seperti kapal karam, kecelakaan kapal, atau pencurian di laut dapat menimbulkan kerugian yang besar jika tidak ditangani dengan baik oleh pihak berwenang.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Wisnu Handoko, pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam menangani insiden laut. “Pemerintah harus memiliki sistem yang baik untuk merespons cepat setiap insiden laut yang terjadi. Hal ini penting agar dapat mengurangi risiko kerugian dan membantu para korban insiden laut,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Basarnas, dan KKP. Dengan adanya koordinasi yang baik, penanganan insiden laut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas di perairan, termasuk kapal-kapal yang beroperasi di sekitar wilayah perairan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya insiden laut yang dapat membahayakan keselamatan para pelaut dan masyarakat.
Menurut Ketua Umum DPP Gabungan Pelaut Indonesia (GPI), Aditya Kartika, “Pemerintah perlu memiliki peran yang proaktif dalam menangani insiden laut. Mereka harus siap dengan peralatan dan personel yang memadai untuk merespons setiap insiden laut yang terjadi.”
Dengan adanya peran pemerintah yang kuat dalam penanganan insiden laut, diharapkan keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Para pelaut dan masyarakat di sekitar perairan akan merasa lebih aman dan terlindungi dari potensi bahaya yang dapat terjadi di laut.