Tanjung Selor adalah salah satu kota yang terletak di wilayah pesisir Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki potensi maritim yang besar, hukum maritim tentu menjadi hal yang sangat penting untuk ditegakkan di Tanjung Selor. Peran pemerintah dalam menegakkan hukum maritim di Tanjung Selor sangatlah vital untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Kalimantan Utara, Letkol Laut (P) Tjitje Wibowo, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum maritim di Tanjung Selor. “Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi wilayah perairan Indonesia, termasuk di Tanjung Selor. Penegakan hukum maritim harus dilakukan secara tegas dan konsisten,” ujar Letkol Laut (P) Tjitje Wibowo.
Salah satu tugas pemerintah dalam menegakkan hukum maritim di Tanjung Selor adalah melakukan patroli laut secara rutin. Patroli laut ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum maritim, seperti pencurian ikan, penangkapan ikan secara ilegal, dan perdagangan manusia. Dengan adanya patroli laut yang intensif, diharapkan wilayah perairan Tanjung Selor dapat terjaga dengan baik.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Bea Cukai, dalam menegakkan hukum maritim di Tanjung Selor. Dengan adanya kerjasama yang baik antar instansi, penegakan hukum maritim dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice, Zenzi Suhadi, “Peran pemerintah dalam menegakkan hukum maritim di Tanjung Selor sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan melindungi kepentingan negara. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi wilayah perairan Indonesia.”
Dengan adanya peran pemerintah yang kuat dalam menegakkan hukum maritim di Tanjung Selor, diharapkan wilayah perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara. Semua pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha, juga perlu mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum maritim demi terciptanya keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.