Penegakan Hukum Teritorial merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara. Sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia harus mampu menjaga wilayahnya dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Penegakan hukum teritorial merupakan salah satu cara untuk menjamin keamanan dan kedaulatan negara.
Menurut Pakar Hukum Internasional, Prof. Hikmahanto Juwana, penegakan hukum teritorial adalah upaya untuk melindungi wilayah suatu negara dari segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum teritorial sangat penting mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dan rentan terhadap berbagai ancaman.
Pentingnya penegakan hukum teritorial juga diakui oleh Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Beliau menegaskan bahwa penegakan hukum teritorial harus dilakukan dengan tegas dan berdasarkan hukum yang berlaku. “Kita harus mampu mempertahankan kedaulatan negara dengan sebaik-baiknya melalui penegakan hukum teritorial yang efektif,” ujar Jenderal Listyo.
Penegakan hukum teritorial juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara melalui penegakan hukum teritorial yang kuat. “Kedaulatan negara adalah harga mati yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh, termasuk melalui penegakan hukum teritorial yang efektif,” kata Mahfud MD.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum teritorial merupakan pondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara. Semua pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat, harus bersatu padu dalam upaya untuk memastikan wilayah Indonesia tetap aman dan terlindungi. Dengan penegakan hukum teritorial yang kuat, Indonesia dapat memastikan bahwa kedaulatannya tetap terjaga dan negara ini dapat terus berkembang dengan baik.