Perlindungan sumber daya laut merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, terutama di Indonesia yang memiliki wilayah laut yang luas. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perlindungan sumber daya laut adalah melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (LPSDKP), Dr. Aryo Hanggono, “Perlindungan sumber daya laut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.” Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut harus dilakukan secara tegas dan konsisten.
Di Indonesia, pelanggaran batas laut sering terjadi, baik oleh kapal asing maupun kapal lokal. Hal ini mengancam keberagaman hayati laut dan merugikan para nelayan lokal yang menggantungkan hidupnya dari laut. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan patroli laut untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap sumber daya laut.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, “Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.” Beliau juga menekankan pentingnya kerjasama antarinstansi dan antarnegara dalam upaya perlindungan sumber daya laut.
Namun, dalam penegakan hukum terkadang masih ditemui hambatan, seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia.
Dengan adanya upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diharapkan sumber daya laut di Indonesia dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Seperti yang dikatakan oleh Pakar Kelautan, Prof. Dr. Hasyim Djojohadikusumo, “Perlindungan sumber daya laut merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan laut yang lestari dan produktif bagi keberlanjutan hidup manusia.”