Penanganan pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan solusi yang tepat. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap tahun terdapat ratusan kasus pelanggaran batas laut yang terjadi di perairan Indonesia. Hal ini tentu saja mengancam kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut yang ada.
Menurut Pakar Hukum Kelautan, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, penanganan pelanggaran batas laut di Indonesia memerlukan kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, KKP, dan Kementerian Luar Negeri. “Kerjasama lintas instansi sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dalam menangani pelanggaran batas laut,” ujarnya.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan patroli laut dan pengawasan di perairan Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, yang menyatakan bahwa “dengan meningkatkan patroli laut, kita dapat lebih efektif dalam mencegah dan menangani pelanggaran batas laut.”
Selain itu, perlu juga adanya kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam penanganan pelanggaran batas laut. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kerjasama regional sangat penting untuk menjamin keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia. “Kita harus bekerja sama dengan negara-negara tetangga dalam mengatasi pelanggaran batas laut demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Dengan adanya kerjasama lintas instansi, peningkatan patroli laut, dan kerjasama regional, diharapkan penanganan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Semua pihak perlu bersatu dalam menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut yang ada.