Pengawasan lintas batas laut menjadi tantangan yang serius bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang, narkotika, dan juga kegiatan terorisme. Menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perairan sangatlah penting, namun tidaklah mudah untuk dilakukan.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, pengawasan lintas batas laut memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait, mulai dari TNI AL, Polri, KKP, hingga Bea Cukai. “Kami terus berupaya meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi guna mengoptimalkan pengawasan lintas batas laut,” ujarnya.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan memperkuat peran Satuan Tugas Pengamanan Laut (Satlinlamil) di setiap daerah perairan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), M. Zulficar Mochtar, Satlinlamil memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan laut. “Kita perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas personel Satlinlamil serta memberikan peralatan yang memadai untuk mendukung tugas pengawasan lintas batas laut,” tambahnya.
Namun, tantangan dalam pengawasan lintas batas laut tidak hanya terletak pada faktor internal, namun juga eksternal. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, korupsi di dalam instansi terkait juga menjadi salah satu hambatan utama dalam pengawasan lintas batas laut. “Kita perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengawasan lintas batas laut bebas dari korupsi dan kolusi,” ujarnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan berbagai instansi terkait untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan lintas batas laut. Dengan sinergi dan kerjasama yang baik, diharapkan Indonesia mampu menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairannya dengan lebih baik di masa depan.