Tanjung Selor, sebuah kota kecil yang terletak di provinsi Kalimantan Utara, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Namun, sayangnya penegakan hukum perikanan di daerah ini masih belum optimal. Upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum perikanan di Tanjung Selor menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara, Budi Santoso, “Tindakan penegakan hukum yang tidak efektif dapat merugikan para nelayan yang sudah bekerja keras untuk mencari rezeki. Oleh karena itu, kami terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perikanan di Tanjung Selor.”
Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan patroli laut untuk mengawasi aktivitas perikanan ilegal di perairan Tanjung Selor. Dengan adanya patroli yang intensif, diharapkan dapat mengurangi praktik pencurian ikan yang merugikan para nelayan lokal.
Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut kepada masyarakat Tanjung Selor. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan dampak negatif dari praktik perikanan yang tidak berkelanjutan.
Menyikapi upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum perikanan di Tanjung Selor, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Utara, Andi Susanto, menyatakan, “Kami mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan di sektor perikanan. Kita semua harus bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya laut agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.”
Dengan adanya upaya pemerintah yang terus dilakukan, diharapkan efektivitas penegakan hukum perikanan di Tanjung Selor dapat meningkat. Para nelayan pun diharapkan dapat melaut dengan aman dan sejahtera, tanpa harus khawatir akan praktik perikanan ilegal yang merugikan. Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan sektor perikanan di Tanjung Selor.