Strategi efektif dalam penegakan hukum maritim merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kedaulatan negara. Dengan wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun, tanpa penegakan hukum yang kuat, potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak asing secara illegal.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, penegakan hukum maritim harus dilakukan secara tegas dan konsisten. “Kita harus memiliki strategi yang efektif untuk melindungi wilayah laut kita agar kedaulatan negara tetap terjaga,” ujarnya.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. Dengan bekerja sama, mereka dapat saling mendukung dalam menegakkan hukum di wilayah laut Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Rasio Ridho Sani, penguatan hukum maritim juga perlu didukung oleh sistem informasi yang memadai. “Dengan sistem informasi yang baik, kita dapat memantau aktivitas illegal di wilayah laut kita dan mengambil tindakan yang tepat,” ujarnya.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga merupakan faktor penting dalam penegakan hukum maritim. Dengan melibatkan masyarakat lokal, mereka dapat menjadi mata dan telinga bagi aparat penegak hukum dalam memantau aktivitas illegal di wilayah laut.
Dalam upaya meningkatkan kedaulatan negara melalui penegakan hukum maritim, kita harus selalu mengedepankan kerja sama antar lembaga, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa sumber daya alam di wilayah lautnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan kedaulatan negara tetap terjaga.