Tantangan dalam penegakan hukum maritim di Indonesia merupakan hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebagai negara maritim dengan 17.480 pulau, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan rawan terhadap berbagai tindakan ilegal seperti pencurian ikan, penyelundupan barang, dan penangkapan ikan secara ilegal. Upaya penegakan hukum maritim tentu menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum maritim di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan patroli di laut. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kami masih kekurangan kapal dan alat untuk melakukan patroli di wilayah perairan yang luas ini.”
Selain itu, masalah koordinasi antara berbagai instansi terkait juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum maritim. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, “Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan TNI AL masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim.”
Untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum maritim di Indonesia, diperlukan upaya yang terintegrasi dan sinergis antara berbagai pihak terkait. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Kita perlu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti TNI AL, Bakamla, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan penegakan hukum maritim di Indonesia.”
Selain itu, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum maritim juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Kita perlu terus mengedukasi dan melatih petugas yang terlibat dalam penegakan hukum maritim agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada.”
Dengan adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat, diharapkan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perairan yang luas ini.