Strategi efektif penegakan hukum laut menjadi kunci utama dalam upaya meredam tindak kejahatan maritim yang semakin meresahkan. Dalam menanggulangi masalah ini, diperlukan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Aan Kurnia, strategi efektif penegakan hukum laut harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta teknologi yang canggih. “Kita harus terus meningkatkan kapasitas dan kesiapan personel dalam menanggulangi tindak kejahatan maritim,” ujarnya.
Salah satu strategi efektif penegakan hukum laut yang dapat diterapkan adalah meningkatkan patroli di wilayah perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat keamanan laut guna melindungi sumber daya alam dan mencegah tindak kejahatan seperti penangkapan ikan ilegal dan perdagangan manusia.
Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, penegakan hukum laut yang efektif juga harus didukung oleh kerjasama regional dan internasional. “Tindak kejahatan maritim seringkali melintasi batas negara, oleh karena itu kerjasama lintas negara sangat penting dalam menanggulangi masalah ini,” paparnya.
Selain itu, pendekatan preventif juga perlu ditekankan dalam strategi penegakan hukum laut. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, “Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan laut, kita dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan maritim.”
Dengan menerapkan strategi efektif penegakan hukum laut yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan tindak kejahatan maritim dapat ditekan dan keamanan laut dapat terjaga dengan baik. Semua pihak harus berperan aktif dalam mendukung upaya ini demi kepentingan bersama.