Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perikanan di Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan sumber daya laut negara. Namun, seringkali masih terjadi pelanggaran yang merugikan lingkungan dan nelayan lokal.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Antam Novambar, penegakan hukum perikanan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. “Kita masih sering menemui kasus illegal fishing dan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang merusak lingkungan,” ujarnya.
Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah meningkatkan patroli di perairan Indonesia. “Kita terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI AL dan Satgas 115, untuk meningkatkan pengawasan di laut,” kata Antam.
Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan juga memerlukan kerjasama dari masyarakat. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Ahmad Nasrudin, “Kami mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam melaporkan aktivitas illegal fishing di sekitar perairan Karawang.”
Menurut data KKP, sepanjang tahun 2021, telah dilakukan lebih dari 500 operasi penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan di Indonesia. “Kami terus berupaya untuk mengurangi tindak illegal fishing dan melindungi sumber daya laut negara,” ujar Antam.
Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan di Indonesia, kerjasama antarinstansi dan kesadaran masyarakat sangatlah diperlukan. Dengan upaya bersama, diharapkan sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.