Salah satu peran penting dalam mempertahankan kedaulatan negara adalah penegakan hukum laut. Hal ini tidak hanya melibatkan aspek keamanan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi dan lingkungan laut. Penegakan hukum laut menjadi krusial dalam menjaga wilayah perairan Indonesia agar tetap aman dan terkendali.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Penegakan hukum laut merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara di laut. Tanpa penegakan hukum yang baik, wilayah perairan Indonesia dapat rentan terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.”
Peran penting penegakan hukum laut juga diakui oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia. Menurut beliau, “Penegakan hukum laut merupakan upaya nyata negara dalam melindungi kedaulatan wilayah perairan, serta menjamin keamanan dan ketertiban laut bagi seluruh masyarakat, termasuk nelayan dan pelaut.”
Dalam konteks ekonomi, penegakan hukum laut juga berperan dalam melindungi sumber daya alam laut yang menjadi potensi besar bagi negara. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia adalah negara maritim dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar. Oleh karena itu, penegakan hukum laut menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut tersebut.
Tidak hanya itu, aspek lingkungan juga menjadi perhatian penting dalam penegakan hukum laut. Dr. Riza Abubakar, seorang ahli kelautan dari Institut Teknologi Bandung, mengatakan bahwa “Penegakan hukum laut yang baik akan membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan laut, termasuk konservasi terumbu karang dan habitat ikan.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum laut memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Melalui upaya penegakan hukum yang baik, Indonesia dapat menjaga wilayah perairannya dari berbagai ancaman serta memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Semua pihak, baik pemerintah, institusi terkait, maupun masyarakat, perlu bekerja sama dalam mendukung penegakan hukum laut demi keberlanjutan dan keamanan wilayah perairan Indonesia.