Tantangan penegakan hukum di laut menjadi isu yang semakin mendesak untuk segera diatasi. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km², penegakan hukum di laut menjadi tantangan yang kompleks. Banyaknya kasus illegal fishing, illegal logging, dan perdagangan manusia di laut menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di laut belum optimal.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Aan Kurnia, “Tantangan penegakan hukum di laut sangat kompleks karena melibatkan berbagai pihak dan melintasi berbagai yurisdiksi. Dibutuhkan kerja sama yang kuat antara instansi terkait untuk meningkatkan penegakan hukum di laut.”
Upaya peningkatan penegakan hukum di laut juga sudah dilakukan, namun masih terdapat kendala-kendala yang perlu diatasi. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi tantangan penegakan hukum di laut.”
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas petugas penegakan hukum di laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah M. Nasution, yang menyatakan bahwa “Peningkatan kapasitas petugas penegakan hukum di laut sangat penting untuk mengatasi tantangan penegakan hukum di laut.”
Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat menjadi solusi dalam peningkatan penegakan hukum di laut. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Pemanfaatan teknologi seperti sistem monitoring dan pelacakan (monitoring, control, and surveillance/MCS) dapat membantu dalam penegakan hukum di laut.”
Dengan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak, peningkatan kapasitas petugas penegakan hukum di laut, dan pemanfaatan teknologi, diharapkan tantangan penegakan hukum di laut dapat segera teratasi. Sehingga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.