Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia memiliki strategi yang kuat dalam menindak tegas pelanggar hukum maritim. Strategi Bakamla ini dirancang untuk mengamankan perairan Indonesia dari berbagai jenis kejahatan, mulai dari pencurian ikan hingga perompakan kapal.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, strategi Bakamla dalam menindak tegas pelanggar hukum maritim didasarkan pada koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antar lembaga sangat penting untuk memastikan keamanan laut kita,” ujarnya.
Salah satu strategi utama Bakamla adalah meningkatkan patroli di perairan Indonesia. Dengan memperkuat kehadiran di laut, Bakamla dapat lebih cepat menanggapi pelanggaran hukum maritim. “Kami tidak akan segan-segan untuk menindak tegas pelanggar hukum maritim. Ini demi keamanan dan kedaulatan negara kita,” tambah Aan Kurnia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, strategi Bakamla dalam menindak tegas pelanggar hukum maritim sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. “Jika pelanggaran hukum maritim dibiarkan terus-menerus, maka sumber daya laut kita akan semakin terancam,” kata Prigi.
Dalam mengimplementasikan strategi Bakamla, kerjasama dengan masyarakat juga menjadi kunci sukses. Menurut Kepala Bakamla, partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di laut sangat membantu dalam menindak tegas pelanggar hukum maritim. “Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan laut kita,” ujarnya.
Dengan strategi yang kokoh dan kerjasama yang solid, Bakamla siap untuk terus menindak tegas pelanggar hukum maritim demi menjaga keamanan perairan Indonesia. “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam menjalankan tugas kami,” tutup Aan Kurnia.