Meningkatkan Kapasitas Bakamla: Upaya Penguatan Penegakan Hukum Maritim


Bakamla (Badan Keamanan Laut) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Untuk meningkatkan kapasitas Bakamla, diperlukan upaya penguatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini penting agar Bakamla dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, serta mampu mengatasi tantangan yang dihadapi di laut.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, peningkatan kapasitas Bakamla harus dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. “SDM yang berkualitas akan menjadi modal utama dalam menjalankan tugas penegakan hukum maritim,” ujarnya.

Selain itu, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana juga menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kapasitas Bakamla. “Kita harus memastikan bahwa Bakamla memiliki peralatan dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik,” tambah Aan Kurnia.

Menurut Pakar Hukum Maritim, Dr. Hikmahanto Juwana, penguatan penegakan hukum maritim merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut. “Dengan meningkatkan kapasitas Bakamla, diharapkan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan penegakan hukum maritim, Bakamla juga perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam melawan berbagai kejahatan di laut, seperti penyelundupan, illegal fishing, dan terorisme maritim.

Dengan adanya upaya yang terkoordinasi dan terpadu dalam meningkatkan kapasitas Bakamla, diharapkan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat semakin kuat dan efektif. Sehingga, laut Indonesia dapat menjadi zona yang aman dan damai bagi semua pihak yang beraktivitas di dalamnya.