Permasalahan pelanggaran batas laut di Indonesia memang menjadi isu yang cukup kompleks. Tinjauan hukum terkait hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil.
Menurut pakar hukum internasional, Prof. Hikmahanto Juwana, “Pelanggaran batas laut seringkali terjadi akibat ketidaktaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tentu menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.”
Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, batas laut Indonesia ditetapkan sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Namun, seringkali terjadi pelanggaran terhadap batas laut ini oleh kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia. Beliau menyatakan, “Kita harus bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia demi kepentingan negara dan keberlanjutan sumber daya laut.”
Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia juga mendapat perhatian dari Komisi Hukum Internasional PBB. Mereka menekankan pentingnya kerjasama antarnegara dalam menangani pelanggaran batas laut demi menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.
Dengan tinjauan hukum yang cermat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan permasalahan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat diminimalisir. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang.