Peraturan Hukum Laut di Indonesia: Landasan Hukum dan Implementasinya
Peraturan hukum laut di Indonesia menjadi landasan utama dalam mengatur segala aktivitas yang terjadi di laut Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kedaulatan laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memiliki peraturan hukum laut yang jelas dan tegas untuk menjaga keamanan dan kedaulatan lautnya.
Salah satu landasan hukum utama yang mengatur hukum laut di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia dalam mengatur pemanfaatan laut dan sumber daya alamnya.
Implementasi dari peraturan hukum laut di Indonesia tidaklah mudah. Dibutuhkan kerjasama antara berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Kementerian Perhubungan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. Selain itu, perlu juga adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan peraturan hukum laut di tingkat lokal.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia masih banyak mengalami kendala. “Kendala utama yang sering dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara lembaga terkait dan juga minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut,” ujar Prof. Hikmahanto.
Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih baik dalam mengimplementasikan peraturan hukum laut di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut Indonesia serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Dengan menjaga implementasi peraturan hukum laut di Indonesia, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi lautnya secara optimal dan meraih keberhasilan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Laut adalah aset terbesar Indonesia, kita harus menjaganya dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa Indonesia.”